waris perdata. XVIII dari pasal 830 s. waris perdata

Dalam hal gugatan yang diajukan, berarti terdapat sengketa terhadap objek waris. Adapun yang patut menjadi ahli waris dan yang tidak patut menjadi ahli waris adalah sebagai berikut: 1. Abstract. H. Pluralisme HK Waris Macam-Macam Hukum Waris Hukum Waris Adat Hukum Waris Islam Hukum Waris Perdata Hukum Waris Adat, Meliputi semua asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta cita (non materil) dari generasi yang satu ke generasi. PRINSIP-PRINSIP KEWARISAN DALAM HUKUM PERDATA YANG BERPINDAH DI DALAM PEWARISAN ADALAH KEKAYAAN (HAK DAN KEWAJIBAN) SI PEWARIS. Pada hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. , h. Pembagian HW: A = bagian Sisanya dari bagian A ini akan dibagikan kepada B, C dan D, yaitu sebesar: 1 = bagian. Pembagian warisan di Indonesia dikenal dengan tiga sistem, yaitu pembagian warisan sistem hukum adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270. 10 warisnya menurut undang-undang (pasal 877 KUHPerdata). Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan. Oleh karenanya, dalam pembagian waris harus dilihat terlebih dahulu hukum yang mana yang. WARIS DIATUR BERSAMA- SAMA DENGAN HUKUM BENDA fHAL INI DIKARENAKAN : 1. Aturan tersebut tercantum dalam KUH Perdata. Oleh Sheren Elisabeth (205160215) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta 2017 I. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Septi Aulia. Namun, apabila dilihat melalui hukum waris Perdata, apabila terdapat perbedaan agama yang dianut antara ahli waris dan pewaris merupakan bukan suatu penghalang bagi ahli waris tersebut untuk mendapatkan haknya. Arti dan Dasar Hukum Waris dalam Hukum Perdata Wirdjono Projodikoro, mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan bahwa “hukum waris adalah hukum –hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih. 68/Pdt. Kata Kunci : Perbandingan, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, Keadilan. Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama. Sedangkan, yang berhak mewaris menurut hukum Islam berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu mereka yang: 1. Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada Burgelijk Wetboek meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat di nilai dengan uang. Ilustrasi pembagian harta waris menurut KUH Perdata. 1935 – 486, Janda atau duda disamakan dengan anak sah (dimasukkan dalam pasal 852 KUH Perdata). pada bagan pada atas yang menerima warisan artinya istri/suami serta ketiga. Hukum waris dalam ilmu hukum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Tugas tentang perhitungan waris dalam hukum perdata TA 2020/2021 perkawinan kedua orang tua pasal 854 jo 857 bw ketika pewaris tidak mempunyai pasangan dan. 113 Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhandanmerupakanbagianterkecildarihukumkekeluargaan. Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku tidak bersifat tunggal. Menurut Hukum Waris Perdata, prisip dasar proses pewarisan ada dua. Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak dalam masalah waris menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam D. PERBANDINGAN HUKUM WARIS ISLAM, PERDATA, DAN ADAT JAWA DI S U S U N OLEH : NAMA : INDAH RATNA SARI NPM : 178400248 UNIVERSITAS MEDAN AREA T. Prosedur hukum waris secara perdata melibatkan beberapa tahapan, antara lain: Pelaporan Kematian: Pertama-tama, kematian seorang individu harus dilaporkan. Adapun ketentuan-ketentuan menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata, yaitu sebagai berikut : (1). hal 195Rangkuman Materi Hukum Waris Perdata Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan) fContoh 2: P A. Semua Direktori. 18 1 Permai, Bandung 40218 ·05300 I Fax (022) 5416748Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan pengertian waris berdasarkan hukum waris perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Mari simak penjelasannya berikut ini! Rangkuman Materi Hukum Waris Perdata you’re never too old to set another goal or to dream a new dream Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan) 5 4) TERDAPAT ADA 2 PERKAWINAN (ADA SAUDARA TIRI & KANDUNG) – PASAL 857 BW Pasal ini mengatur pembagian harta waris untuk Pewaris yang tidak meninggalkan Pasangan dan keturunannya, dan. Hukum Waris. Hukum waris di Indonesia mengatur salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Dec. Hukum Waris Menurut KUH Perdata Hukum Waris menurut A. Karenanya dalam pembahasan nanti tidak disinggung secara mendetail terhadap pengertian istilah-istilah perhitungan waris, serta logika hukum yang ada. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Sejak tanggal 1 Januari 1936 dengan S. Berikut ulasannya. HUKUM WARIS ADAT 2. Warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang terdapat surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, seperti anak, orang tua, saudara, kakek, nenek hingga saudara dari Ketentuan Hukum Waris Perdata Menurut KUHPer. Hukum pembagian harta warisan di Indonesia diatur dalam tiga sistem hukum, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris berdasarkan KUH Perdata. Harta Bawaan : P = Rp. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta. Golongan I: dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yg berhak mendapatkan warisan. Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata Waris. Pengadilan. The creation of a testament is a legal. Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Penyebabnya karena terdapat pihak yang merasa dirinya merupakan penerima tanah warisan. Konsep Anak Luar Kawin dalam masyarakat secara keseluruhan Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata. waris di atur dalam KUH Perdata bagian V tentang hukum waris. adina. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata). Secara garis besar Waris Barat berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam atau bagi yang beragama. iUKUM WARIS DANG-UNDANG HUKUM PERDATA Oleh: i. Kemudian, terkait bagian waris anak atau keturunannya, Pasal 852 KUH Perdata mengatur ketentuan sebagai berikut. G/2011/PN. XVIII dari pasal 830 s. Ketika. Related Papers. PENGERTIAN HUKUM WARIS Hukum Waris di Indonesia memiliki dua aturan sistem yang berbeda antara hukum perdata konvensional, hukum Islam, maupun hukum adat. Putusan No. Pengetahuan, hukum Perdata itu dapat dibagi atas empat bagian yaitu : 1. Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang penggantian atau ahli waris pengganti ini adalah Pasal 841-848 KUHPerdata, penggantian dalam undang-undang dibedakan dalam tiga jenis,. Begitu juga orang tua dan anak beserta keturunan. laksanaan hukum waris di Indonesia antara Adat dan syariat. Dalam hukum waris di Indonesia, dikenal juga ada hukum waris Islam dan hukum waris adat. Warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang terdapat surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, seperti anak, orang tua, saudara, kakek, nenek hingga saudara dari keturunan tersebut. 4 Hukum perdata materil adalah hukum perdata yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban di bidang hukum perdata, seperti hak milik, hak waris, hak tagid, dll. Berbeda dengan hukum waris adat dan hukum waris islam yang tidak mengatur masalah pemotongan (inkorting), di mana masalah inkorting atas suatu warisan yang menyangkut bagian legitieme portie hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 49 Jember 68121. Tulisan ini dimaksudkan bagi pembaca yang telah mengerti dasar-dasar waris perdata. Menurut Hukum Waris Perdata, prisip dasar proses pewarisan ada dua. Ketentuan dalam, Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur penggantian tempat (Plaatsvervuling), yaitu Pasal 841 sampai Pasal 848. TUJUAN PENELITIAN 1. 26. Istilah istilah dalam Hukum Waris BW : 1. HUKUM WARIS ISLAM 3. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. Berdasarkan Hukum Waris Islam. Hukum Acara Perdata 56 1. UAS THE SHAHRIL. di Indonesia ada 3 yakni:7 hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris perdata. KN. Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Hukum waris sendiri adalah hukum harta. Pemakaian Hukum Asing 55 D. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUHPer sampai dengan Pasal 1130 KUHPer. SOEDIRGO vs 1. Golongan II: orang tua dan saudara. Dalam hukum perdata, perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban diantara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keluarga itu. 05-hukum waris perdata-maman suparman: baca: 628: 346. Hukum waris Perdata/Barat Hukum waris perdata adalah hukum waris yang umum di Indonesia dan beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Menurut hukum waris perdata terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris diantaranya : Seorang ahli waris wajib memelihara dan menjaga keutuhan harta warisan sebelum harta warisan tersebut kemudian dibagikan kepada masing-masing ahli waris. ADA 3 HUKUM WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA, YAITU : HUKUM WARIS ADAT HUKUM WARIS ISLAM HUKUM WARIS BARAT/PERDATA DI DALAM KUH PERDATA HK. termasuk dalam ahli waris golongan IV yaitu sanak saudara dari ayah dan sanak saudara dari ibu, sampai derajat ke enam. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian mengakibatkan masalah bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban . mengatur cara-cara berpindahnya, siapa-siapa saja orang yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut, sampai harta apa saja yang diwariskan. Cit. Persoalan warisan di Indonesia sangat beragam karena dalam Negara Indonesia berlaku 3 (tiga) macam Hukum waris yaitu Hukum waris Perdata Barat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat, sehingga menimbulkan penyelesaian masalah kewarisan yang berbeda-beda. Akibathukum yangselanjutnyatimbul. Golongan Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri. Kondisi ini tidak terlepas dari politik hukum kolonial Belanda pada waktu itu yang dituangkan dalam Pasal 131 danPembagian warisan antara kedua hukum yaitu hukum waris Islam dan hukum waris perdata BW berbeda karena adanya perbedaan asas yang dipakai. Supardin, M. jpg (Orami Photo Stocks) Foto ilustrasi Keluarga (Sumber: Orami Photo Stock) Dalam KUH Perdata, ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan pewaris dan diperbolehkan oleh hukum. 5 Hukum perdata formil (hukum acara) adalah ketentuan hukum yang mengatur prosedur beracara di pengadilan, misalnya bagaimana mengajukan gugatan, keBeli koleksi Hukum Waris Perdata online lengkap edisi & harga terbaru Oktober 2023 di Tokopedia! ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Kurir Instan ∙ Bebas Ongkir ∙ Cicilan 0%. Intern 56 2. Dalam gugatannya, Lenny dan Wiwik merujuk kepada Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku bagi Golongan Tionghoa menyebutkan hukum waris dari semua keluarga sedarah, dibagi tanpa ada perbedaan, baik itu lelaki maupun perempuan. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna Pasal 2 KUH Perdata, yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya”. pada hukum perdata waris dibagi dalam beberapa golongan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya semua memahami apa yang seharusnya dilakukan, apa yang. Dengan kata lain hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang (Subekti, 2001). Sumber: pexels. Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu Buku Kesatu mengatur tentang orang (Personrecht), terdiri atas 18 bab yang memuat hukum perorangan dan hukum. Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku 3 sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. - Pewarisan yang terjadi karena ditunjuk oleh testament atau surat wasiat. b. Dalam sistem hukum waris perdata menganut sistem individual yang mana setiap ahli waris memiliki harta warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Tahun: 2018: Nomor Katalog: 3/Yur/Pdt/2018: Bidang: Hukum Perdata: Klasifikasi: Waris Waris Adat : Kaidah Hukum: Atasdasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hakatas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatanuntuk memperoleh. Pasal 904-907 KUH Perdata, mengenai larangan untuk menghibahwasiatkan untuk keuntungan wali, guru, imam, dokter, ahli. Judul Skripsi : HAK DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA) Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 30 Juni 2009 Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1Hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena didasarkan kepada BW atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie yang diberlakukan sejak 1848 dengan asas konkordansi. Hal ini bisa disebabkan karena adanya ahli waris yang tidak mau membagi warisan sehingga terjadi konflik antara ahli waris. Sitasi: Israfil, Salad M. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Secara umum, perihal pewarisan salah satunya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). ” pernyataan berpikir harus dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana warisan terbuka. Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah, Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum [1]. Namun, pewaris juga bisa menunjuk secara khusus siapa ahli waris dan berapa besar harta yang diberikan melalui surat wasiat atau disebut hak testamenter. : “Bagian Mutlak atau legitime Portie, adalah sesuatu bagiam dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak. Hukum Waris. Isa Arief), Intermasa, Jakarta, 1994 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990 Budi Mulyana, Hukum Perdata, <(diakses pada tanggal 24/08/2022)Hukum waris di Indonesia secara umum tidak mengatur waris nasional. Hak waris diutamakan kepada keluarga, baik sedarah atau karena perkawinan. HUKUM WARIS BW a. 2 1 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. Memiliki hak atas harta. HUKUM WARIS DI INDONESIA MASIH BELUM DIKODIFIKASI. Istilah hukum perdata ini berasal dari bahasa Belanda ‘Burgerlijk Recht’. Untuk mengartikan khuntsa, digunakanlah ijtihad yang disepakati para ulama, maka akan berubah menjadi Ijtima dan statusnya menjadi sumber hukum Islam. Melalui Testamen atau Surat Wasiat Testamen ini merupakan yang paling utama atau yang harus didahulukan terlebih dahulu. 2. Pengertian Hukum Waris Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Ketiganya digunakan untuk melakukan pembagian secara adil. SKH. Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHPer. Hukum perdata sendiri mengatur persoalan waris pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sistem Hukum waris secara adat, yang diatur berdasarkan hukum adat pada masing-masing daerah dan berlaku bagai masyarakat pribumi yang berdiam dan. , M. Berikut ulasan lengkap ketiganya. Berdasarkan uraian di atas, maka Hukum Perdata Materiil itu mengatur persoalan-persoalan keperdataan berdasarkan siklus hidup manusia, yaitu: a. H. Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka. 23) 2. Pada peristiwa yang Anda paparkan, dengan meninggalnya suami, maka anak, baik dari perkawinan pertama maupun kedua, serta. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, dan saudara kandung pewaris. G/2015/PN Makassar) Skripsi ini berjudul Analasis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Putusan Terhadap Perkara Perdata Warisan WNI Keturunan Tionghoa Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. P meninggal dunia, meninggalkan 3 orang saudara kandung Q,R dan S, satu orang saudaraPENGERTIAN LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) Legitime Portie ini dapat kita temukan dalam Pasal 913 KUHPerdata. Hukum Waris Perdata. Seperti diketahui, hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. 035. /Pdt. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ketentuan Hukum Waris Perdata dalam KUH Perdata menurut buku Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional oleh Dr. Waris 3. Ng Surbakti Presponoto, Let. 71/Pdt. 2112 K/Pdt/2004, No. Di samping itu, surat keterangan waris juga dapat dibuat. 05-hukum waris kodifikasi-soetojo prawirihamidjojo24082020130342: baca: 629: 346. 3. Setiap unsur di dalam warisan memiliki beberapa ketentuan yuridis yang cukup kuat dan mendasar. Titik Triwulan Tutik, S. Dalam konteks hukum perdata, termasuk hukum waris, bukti surat akan menjadi bukti yang penting dan yang paling utama dibandingkan dengan alat bukti yang lain. G/2023/PA. Berbicara masalah warisan, melayang pada benak kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. H. , hlm. Termaktup dalam Pasal 505 yakni barang bergerak dan. Yang berhak mewaris adalah yang punya hubungan darah, kecuali suami/isteri pewaris (lihat Pasal 832 KUHPerdata). PDF | On Sep 15, 2018, Elviana Sagala published HAK MEWARIS MENURUT KETENTUAN HUKUM WARIS PERDATA | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. waris dan penerima wasiat ini sama-sama memiliki kedudukan yang sama. Seorang ahli waris yg belum melakukan pilihan diberi hak untuk “berpikir. QS AnNisa ayat 11 menyebutkan bagian waris laki-laki mendapatkan bagian dua kali pembagian waris perempuan. Kelebihan ulasan ini adalah pembaca akan di bimbing langkah demi langkah untuk. 5 Surini Ahlan Sjarif, Hukum Kewarisan Perdata Barat, PT Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 1. Salah. A meninggal, meninggalkan istri B dan 2 anak yaitu C dan D, C memiliki anak F dan D memiliki anak E. Hukum kewarisan perdata. Surya Suwono. G/2023/PN Kbj. H. Ab intestato, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian menurut ketentuan yang diaturBerdasarkan Pasal 2 KUH Perdata, calon cucu Ibu yang sudah berbentuk janin berumur 4 bulan dapat menjadi ahli waris dengan syarat ada kepentingan menghendaki dan ia lahir dalam keadaan hidup. Hukum kewarisan Islam, tidak membedakan hak waris anak laki-laki dan perempuan yang berbeda hanyalah bagiannya. Bagian sisa ini akan dibagikan secara rata kepada B, C dan D Maka: B = x 1/3 = 3/12 = bagian C = x 1/3 = 3/12 =. Noer Sida, S. Hukum Waris Perdata. Umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang, yaitu. Pengertian b. Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat nonmuslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Pada kesempatan kali ini, Anda bisa simak ulasan mengenai harta warisan di dalam hukum perdata, atau tepatnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Setelah Pewaris meninggal,Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis.